Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya …

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menyelenggarakan Sosialisasi Kearsipan bagi Unit Pengolah dan Unit Kearsipan lingkup instansi Kabupaten Banjar dengan tema “Optimalisasi Pengelolaan Arsip Dinamis dalam Mewujudkan Tertib Arsip di Era Digital”. 15-16 Oktober 2025 di Aula Kecamatam Martapura. Kegiatan ini dibuka oleh Kadispersip Kencana Wati dan narasumber dari Dispersip Prov.Kalsel dengan peserta sebanyak 50 orang yaitu perwakilan …

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Banjar menyelenggarakan Meeting Kearsipan Lingkup Kecamatan dengan tema “Optimalisasi Pengelolaan Arsip di Lingkungan Kecamatan untuk Mendukung Tata Kelola Pemerintahan yang Baik” pada Kamis, 23 Oktober 2025 bertempat di Hotel Roditha Banjarbaru. Kegiatan ini diikuti oleh para pengelola arsip dan pejabat terkait dari seluruh kecamatan di Kabupaten Banjar. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman …

Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melaksanakan kegiatan pemusnahan arsip yang telah habis masa retensinya dan tidak memiliki nilai guna lagi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk tertib administrasi dan upaya menjaga efisiensi pengelolaan arsip di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar. Martapura, 9/10/2025 di Depot Arsip. Pemusnahan arsip dilakukan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA) yang telah mendapat persetujuan dari Pimpinan …

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat oleh aparatur pemerintah perlu terus ditingkatkan sehingga mencapai kualitas yang diharapkan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan. Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat ini merupakan penilaian atas pendapat masyarakat terhadap kinerja pelayanan apatur pemerintah, sebagai …